– Lembaga Center for Budget Analysis CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera turun tangan melakukan penyelidikan terkait proyek Pembangunan pabrik minyak goreng milik PTPN III dan PTPN IV. “Jika dugaan mark up anggaran ini benar-benar terjadi hal ini sangat keterlaluan, karena mark up yang dilakukan sungguh fantastis. Diduga besaran mark up sampai tiga kali lipat dari nilai proyek yang seharusnya,” ungkap Koordinator CBA, Jajang Nurjaman kepada Senin 2/11/2020. Menurut Jajang, patut diduga ada permainan dalam proses tender atau pemilihan terbatas atau penunjukan langsung, mulai dari penentuan pagu anggaran, harga perkiraan sendiri sampai kesepakatan nilai proyek dengan pihak yang dimenangkan. Untuk melakukan investigasinya juga sangat mudah, lihat saja unit-unit pabrik itu memakai merek apa saja, kemudian diperiksa harganya langsung ke pabriknya di Swedia atau India kalau itu menggunakan produk Alfa Laval, atau produk lainnya ke negara asalnya. Sementara itu, sebelumnya diberitakan, pembangunan pabrik minyak goreng PT Industri Nabati Lestari di Sei Mangkei yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun dianggap tak wajar oleh beberapa pihak, khususnya oleh pemilik pabrik sejenis yang sangat paham seluk beluk mendirikan industri hilir sawit, hal itu jika dibandingkan dengan pabrik sejenis dengan kapasitas yang sama dan sudah banyak dibangun oleh industri hilir swasta perkebunan di Indonesia. Menurut pengusaha yang sudah pernah membangun pabrik Oleochemical di tahun 1992 dan pernah melihat langsung pabrik PT INL pada awal tahun 2020, dia sangat terkejut melihat pabrik itu dibangun dengan biaya di atas Rp 800 miliar, bahkan di berbagai media katanya pejabat PTPN dan PT INL, pabrik itu dibangun dengan anggaran hampir mencapai Rp 1 triliun. Bahkan dia dengan tegas mengatakan, kalau dengan anggaran segitu, maka dia bisa membangun tiga unit pabrik lebih lengkap dari itu, yakni CPO Crude Palm Oil refinery dan fraksinasi kapasitas 2000 TPD ton per day dan ditambah fasilitas biodiesel plant dengan kapasitas 440 TPD, bisa olah acid 100%. Adapun Produknya dari pabrik yang akan dia bangun, adalah mengahsilkan minyak goreng atau olein dengan kapasitas 1540 ton perhari, dan FAME Fatic Acid Methyl Ester 396 ton perhari serta glycerine farma grade 44 ton perhari, tentu luar biasa perbedaannya dengan anggaran bangun PT INL. PT. INL tersebut dibentuk dan dimiliki sahamnya oleh PTPN 3 sebesar 51% dan PTPN IV sebesar 49%, dan sumber pendanaan pembangunan ini berasal dari kocek sendiri 30% dan dari hutang bank 70%. Kontraktor EPC dilakukan oleh Konsorsium PT Wijaya Karya dengan Lipico Tehnologies dari Singapura, serta PT Tracon Industri sebagai konsultan pengawasnya. Pabrik ini mulai dibangun dan peletakan batu pertama oleh Presiden Ir Joko Widodo pada 17 Januari 2015 di Kawasan Ekonomi Khusus KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ketika rencana bangun pabrik diproses saat itu, Holding PTPN III masih dipimpin oleh Ir Bagas Angkasa dan PTPN IV dipimpin oleh Ir Erwin Nasution serta Ir Abdul Ghoni saat itu masih sebagai Sekretaris Perusahaan PTPN IV. Kapasitas pabrik PT Industri Nabati Lestari itu setiap harinya hanya mampu menghasilkan minyak goreng atau olein 1540 ton per hari dan PFAD Palm Fatty Acid Distilate dan Stearin 440 ton perhari dari total bahan baku CPO 2000 ton perhari. Sebelumnya, pada 28 Oktober 2020 Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman telah merilis soal kinerja holding Perkebunan PTPN III, yaitu sebuah kondisi yang sangat memalukan bagi Holding Perkebunan, karena PT Industri Nabati Lestari INL yang sahamnya milik PTPN III sebesar 51% dan PTPN IV sebesar 49% telah mendirikan pabrik minyak goreng di kawasan KEK Sei Mangkei yang telah beroperasi tahun 2019 dengan invetasi mendekati Rp 1 triliun, tetapi anehnya untuk membeli CPO milik PTPN III dan PTPN IV sendiri sebanyak 2000 ton perhari, tetapi diharuskan membeli melalui lelang di PT Kantor Pemasaran Kantor Bersama Nusantara KPBM yang notabene anak usaha Holding Perkebunan sendiri, sudah pasti PT INL selalu kalah tender dengan kartel-kartel sawit yang sejak dulu memang sudah menguasai KPBM dan anak usaha Holding Perkebunan. Akhirnya PT INL harus beli CPO lebih mahal dari milik orang lain, apakah praktek ini tidak dianggap pesong alias konyol? CERI juga menyatakan, seharusnya Direksi Holding Perkebunan Nusantara berjuang keras minta pendapat hukum ke Jamdatun Kejagung, agar minimal PT INL harus dapat jaminan suplai CPO setiap hari dari PKS miliknya sendiri. Tetapi biar akuntanbel dan fair, harga belinya tetap mengacu harga pemenang di KPBM. Namun jika Direksinya diam saja, maka patutlah dicurigai bahwa mereka sudah masuk angin kartel juga. Sebut saja kebun swasta yang besar dan hebat itu dan telah menguasai industri sawit dari hulu ke hilir, seperti Wilmar Group, Indofood Agro, Asian Agro, Sinar Mas Agro, First Resorces, Astra Agro Lestari dan Sucfindo serta lain lainya. Sementara itu, hingga berita ini dilaporkan, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani, Direktur Umum PTPN III Seger Budiarjo, Direktur PT Industri Nabati Lestari Danny Surya Dharma, Manajer Produksi PT Industri Nabati Lestari Raja Marthin Girsang, dan Senior Sales & Marketing PT Industri Nabati Lestari Irawaty Ibrahim semunya bungkam alias tak mau memberikan keterangan apapun. telah mengkonfirmasi atas temuan tersebut sejak Jumat 30 Oktober 2020.hen